Berkas PK Ahok akan dilimpahkan ke MA Senin Minggu Depan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara melimpahkan berkas Peninjauan Kembali atau PK atas kasus penodaan agama yang disangkakan pada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Senin minggu depan.

“Mereka (majelis hakim) telah menyampaikan yang paling lama untuk pelimpahan berkas, Senin,” ungkap Humas PN Jakut, Jootje Sampaleng hari Senin (26/2), di PN Jakarta Utara. Berkas permohonan yang mana diperiksa hari ini pasalnya dinilai hampir lengkap. Di antara berkas-berkas tersebut adalah penyampaian memori dari pemohon dan juga kontra memori dari Jaksa penuntun umum, penghimpun berita acara.

Akan tetapi menurut Jootje, penyampaian pendapat yang dilakukan oleh majelis hakim itu tidak dilakukan di dalam persidangan itu. “Jadi tinggal tanda tangan berita acara saja, majelis menyatakan pendapat,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa saat berkas sudah diterima oleh MA, maka keputusan yang mana terkait dengan PK itu berada di bawah Majelis Hakim Agung PK yang mana memeriksanya. Di sidang pemeriksaan berkas yang dilakukan pagi tadi, pasalnya Ahok sendiri berhalangan hadir. Ahok sudah diwakili oleh 3 kuasa hukumnya yaitu Fifi Lety, Daniel dan juga Josefina Agatha Syukur.

Dasar PK: Kasus Buni Yani

Ahok pasalnya resmi mengajukan PK kepada Mahkamah Agung pada tanggal 2 Februari 2018 lalu. putusan atas Buni Yani yang mana menjadi terdakwa kasus ujaran kebencian lah yang akhirnya mendorong Ahok untuk mengajukan PK. Ahok sendiri sudah divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim PN Jakarta Utara berhubungan dengan pernyataannya yang berkaitan dengan Surat Al Maidah ayat 51 yang waktu itu diutarakannya di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Dilansir dari CNN Indonesia yang mengutip Pedoman Teknis Administrasi dan juga Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, persidangan PK pemeriksaan berkas pasalnya dilakukan di pengadilan tingkat pertama.

Sesuda pemeriksaan dilakukan maka Panitera diwajibkan membuat berita Acara Pemeriksaan PK yang mana ditandatangani oleh beberapa pihak misalnya saja Jaksa, Hakim, Panitera dan juga pemohon. Berdasarkan pada BAP tersebut, maka dibuat berita acara pendapat yang juga ditandatangani oleh Majelis Hakim dan juga Panitera.

Penitera sendiri mempunyai waktu 30 hari sejak sidang pemeriksaan selesai untuk mengirimkan berkas perkara segera ke Mahkamah Agung.

Ahok Berhalangan Hadir

Ahok yang menjadi terpidana kasus penodaan agama tidak menghadiri sidang pertama peninjauan kembali atau PK yang mana digelar di Pengadilan Negeri Jakut. “Sidang hari ini Ahok tak bisa hadir tapi ya kita doakan saja,” ungkap Fify Lety, kuasa hukum Ahok di ruang sidang Koesoemah Atmadja di PN Jakarta Utara.

Fify juga menyampaikan bahwa secara hukum ketidakhadiran Ahok itu diperbolehkan, sehingga ketidakhadirannya tak akan mengganggu sidang hari ini. sidang perdana hari Senin ini (26/2) dipimpin oleh hakim Mulyadi, Tugianto dan Salman Alfaria.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa putusan Buni Yani lah yang menjadi dasar PK yang diajukan oleh Ahok. Ahok yang menjadi terpidana kasus penodaan agama setelah dirinya membawa surat Al Maidah ayat 51 itu masih juga dibenci oleh beberapa umat Muslim radikal.

Atas kasus itu, Ahok divonis 2 tahun penjara pada tanggal 9 Mei 2017 dan ia saat itu tak mengajukan banding. Dan sekarang ini ia dipenjarakan di rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Berbeda dari Ahok, Buni Yani melakukan banding.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *